RADJAMEDIA, SOLOK — Aktivitas Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. sepanjang Juli dan Agustus 2026 menggambarkan pembagian peran dalam kepemimpinan bersama Bupati Jon Firman Pandu. Keduanya bergerak melalui jalur yang saling melengkapi, mulai dari pengambilan kebijakan, koordinasi birokrasi, pelayanan masyarakat, hingga membangun dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
Dalam pola tersebut, bupati berperan menetapkan arah kebijakan dan membangun komunikasi strategis pemerintahan. Candra memperkuat koordinasi pelaksanaan program, menjembatani aspirasi masyarakat dengan perangkat daerah, serta menghubungkan kebutuhan Kabupaten Solok dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, dan DPR RI.
Jejak itu terlihat pada 1 Juli ketika Candra menghadiri pembekalan motivasi dan kewirausahaan bagi calon penerima bantuan usaha pemulihan ekonomi terdampak bencana. Pemulihan masyarakat tidak cukup hanya melalui pembangunan kembali fasilitas fisik, tetapi juga harus menyentuh keberlanjutan usaha dan sumber pendapatan keluarga.
Pada 5 Juli, Candra memimpin kunjungan kerja Pemkab Solok ke Pekanbaru untuk mempelajari sistem pelayanan kegawatdaruratan terpadu TRC 112. Kunjungan tersebut membuka peluang pengembangan pelayanan cepat untuk menangani kebakaran, kecelakaan, bencana, dan kondisi darurat lainnya di Kabupaten Solok.
Pengembangan layanan itu menjadi relevan karena wilayah Kabupaten Solok memiliki bentang geografis luas dan sejumlah kawasan rawan bencana. Penerapannya membutuhkan kesiapan pusat kendali, personel, sarana komunikasi, armada, standar operasional, serta integrasi lintas instansi.
Di lingkungan pemerintahan, Candra mengikuti agenda bersama DPRD, apel gabungan ASN, dan rapat koordinasi pimpinan dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya pelaporan berkala mengenai realisasi Transfer ke Daerah dan perkembangan program agar hambatan anggaran maupun administrasi segera diketahui.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah tidak berhenti pada perencanaan. Perangkat daerah dituntut mempercepat pelaksanaan kegiatan, menjaga akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Sektor ketahanan pangan juga mendapat perhatian. Pada 25 Juli, Candra mendampingi Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dalam kegiatan pertanian modern di Nagari Selayo. Modernisasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah sektor pertanian.
Sebagai salah satu daerah penghasil padi dan hortikultura di Sumatera Barat, Kabupaten Solok membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari benih, alat dan mesin pertanian, irigasi, pendampingan, pembiayaan, hingga kepastian pasar. Peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan petani.
Pada 11 Agustus, Candra mewakili Bupati Solok dalam audiensi dan diskusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama delegasi Republik Korea di Padang. Pertemuan itu menjajaki peluang investasi hijau dan transfer teknologi dalam pengelolaan lingkungan.
Peluang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian kelayakan, kejelasan skema investasi, perlindungan kepentingan daerah, dan target manfaat yang terukur. Kerja sama tidak boleh berhenti pada pertemuan awal, tetapi harus diarahkan pada penyelesaian persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
Dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Candra memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih di Stadion Tuanku Tabiang, GOR Batu Batupang, pada 17 Agustus. Ia membawa pesan mengenai disiplin, nasionalisme, gotong royong, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
Pada 19 Agustus, Candra mengikuti penanaman bawang putih serentak nasional di Jorong Aia Tawa Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi hortikultura nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.
Keberhasilan program tersebut bergantung pada kesinambungan benih, sarana produksi, pendampingan budidaya, pengendalian kualitas, serta kepastian pembelian hasil panen. Tanpa ekosistem itu, risiko produksi dan harga akan kembali dibebankan kepada petani.
Candra juga mengikuti koordinasi persiapan Porprov XVI Sumatera Barat. Kabupaten Solok menyatakan kesiapan mengirimkan atlet sekaligus menjadi tuan rumah sejumlah cabang olahraga. Persiapan tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, atlet, dan pengelolaan anggaran yang transparan.
Sementara itu, pada 29 Agustus, Candra menyambut kunjungan Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang. Agenda itu membahas dukungan perbaikan jalan, Pamsimas, irigasi, serta penanganan sungai yang terdampak bencana.
Dukungan pusat menjadi krusial karena kemampuan fiskal Kabupaten Solok belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan. Dari sekitar 1.115 kilometer jalan kabupaten, sekitar 41 persen disebut berada dalam kondisi rusak berat. Penanganan jalan rusak berat dan ringan diperkirakan membutuhkan sekitar Rp1,8 triliun.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa jejak kerja Candra tidak hanya dapat dibaca dari jumlah agenda yang dihadiri. Hal yang lebih substantif adalah perannya dalam pembagian kerja bersama bupati serta posisinya sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dengan jalur kebijakan dan sumber daya pemerintahan.
Meski demikian, efektivitas kolaborasi JFP–Candra tetap harus diukur melalui tindak lanjut program, realisasi anggaran, kualitas pekerjaan, keterbukaan pelaksanaan, dan manfaat yang diterima masyarakat. Setiap kunjungan dan komitmen lintas lembaga harus bermuara pada hasil yang terukur, bukan berhenti sebagai agenda seremonial. (UMS)
