Berita  

Zigo Rolanda Perjuangkan Infrastruktur Kabupaten Solok, Jalan hingga Sungai Dapat Dukungan Pusat

SOLOK, RADJA MEDIA — Anggota Komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda, S.E., M.M. membawa dukungan perbaikan jalan dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) ke Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sabtu (29/8/2026).

Kunjungan kerja tersebut disambut Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. bersama unsur DPRD Kabupaten Solok, perwakilan balai dan satuan kerja terkait, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Candra mengapresiasi dukungan yang diperjuangkan Zigo Rolanda melalui Komisi V DPR RI. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Solok.

“Cukup banyak program yang dibawa dan diperjuangkan Pak Zigo Rolanda untuk Kabupaten Solok dan sekitarnya. Sebelumnya, beliau juga telah turun ke wilayah bencana di Kota Solok serta sejumlah titik di Kabupaten Solok bagian utara,” kata Candra.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya mencakup pembangunan jalan dan penyediaan air bersih, tetapi juga penanganan infrastruktur sungai yang terdampak bencana.

Penanganan Batang Lembang dan Batang Gawan disebut mendapat dukungan anggaran sekitar Rp180 miliar. Sementara dukungan untuk Batang Muaro Pingai, Batang Bagang Paninggahan, Batang Saniang Baka, dan Batang Iman mencapai sekitar Rp161 miliar.

“Totalnya sekitar Rp341 miliar untuk penanganan sungai terdampak bencana yang diperjuangkan Pak Zigo Rolanda,” ujarnya.

Candra menilai keberadaan anggota DPR RI asal Sumatera Barat di Komisi V menjadi peluang penting bagi daerah. Bidang kerja komisi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, perumahan, kawasan, transportasi, serta pelayanan dasar masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Candra turut memaparkan kondisi jalan Kabupaten Solok. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 1.115 kilometer, kurang lebih 41 persen berada dalam kondisi rusak berat.

Penanganan jalan rusak berat diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Sementara perbaikan jalan dengan kerusakan ringan diproyeksikan memerlukan sekitar Rp400 miliar.

“Artinya, kita membutuhkan sekitar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Solok. Karena kemampuan keuangan daerah terbatas, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan,” jelasnya.

Pada 2026, Pemkab Solok mengalokasikan anggaran sekitar Rp86 miliar untuk sektor jalan dan irigasi. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, termasuk setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah.

Candra menegaskan Pemkab Solok akan terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar program pembangunan nasional dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.

Sementara itu, Zigo Rolanda mengatakan pembahasan dan finalisasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat masih terus dilakukan, termasuk terhadap berbagai usulan dari Kabupaten Solok.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah ruas jalan di Kapujan. Menurut Zigo, masih terdapat sekitar 5,3 kilometer jalan yang belum beraspal dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp43 miliar.

“Dengan waktu yang tersedia, kami terus melakukan pembahasan dan pendalaman bersama kabupaten dan kota pengusul. Kita berharap berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah dapat diperjuangkan,” ujar Zigo.

Terkait Pamsimas di Jorong Galagah, Zigo mengapresiasi tingginya partisipasi warga. Program yang pada awalnya mengalokasikan sambungan bagi sekitar 35 rumah itu dapat dikembangkan hingga menjangkau kurang lebih 200 rumah melalui dukungan dan swadaya masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan dan menginginkan pembangunan tersebut,” katanya.

Zigo menambahkan, pembangunan infrastruktur irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi telah terealisasi di sekitar 21 titik di Kabupaten Solok.

Dukungan pemerintah pusat tersebut diharapkan memperkuat program pembangunan kabupaten dan provinsi, terutama dalam membuka akses wilayah, memenuhi kebutuhan air bersih, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Mukhlis, S.H., Dt. Gampo Malangik; Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Partai Golkar Indra Kartasasmita; perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat; satuan kerja pembangunan strategis; tim pelaksana kegiatan air minum; niniak mamak; cadiak pandai; tokoh masyarakat; serta warga setempat. UMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *