KOTO BARU, RADJA MEDIA – Berakhirnya kontestasi Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah nagari untuk memulai babak baru pengabdian. Persatuan masyarakat dan pemerataan pelayanan publik menjadi pesan penting yang mengemuka dalam pelantikan wali nagari terpilih oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu.
Pelantikan berlangsung di Hall GOR Tuanku Tabiang, Batu Batupang, Koto Baru, Rabu (4/11/2026), dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.
Pelantikan tersebut menjadi penutup rangkaian tahapan Pilwana Serentak 2026 yang telah melalui proses persiapan, pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan wali nagari terpilih.
Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menekankan bahwa kepercayaan masyarakat yang diperoleh melalui proses demokrasi harus dijawab dengan tanggung jawab dan kerja nyata.
Ia mengingatkan, kemenangan dalam pemilihan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari kewajiban menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
“Seluruh wali nagari yang dilantik hari ini harus memahami bahwa amanah yang diberikan masyarakat merupakan tanggung jawab besar. Jabatan ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat nagari.
Saya berharap tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan setelah Pilwana selesai. Seluruh masyarakat harus dirangkul dan mendapatkan pelayanan yang sama.
Bangun komunikasi dengan seluruh unsur masyarakat, tingkatkan kualitas pemerintahan, dan jadikan potensi nagari sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat,” pesan Bupati.
Pesan senada disampaikan Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., ketika diwawancarai wartawan. Ia mengingatkan bahwa dinamika politik dalam pemilihan merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak boleh menjadi sumber perpecahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Candra mengangkat filosofi adat Minangkabau Biduak Lalu, Kiambang Batawik sebagai gambaran pentingnya memulihkan kebersamaan setelah berakhirnya kontestasi.
“Pemilihan sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi persoalan siapa yang memilih siapa. Wali nagari yang telah dilantik harus mampu merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan ketika Pilwana berlangsung.
Biduak lalu, kiambang batawik. Artinya, ketika proses dan dinamika pemilihan telah berlalu, hubungan kebersamaan harus kembali dipulihkan.
Jangan sampai perbedaan pilihan menjadi penghalang dalam membangun nagari. Rangkul semua unsur masyarakat, dengarkan aspirasi, dan berikan pelayanan secara adil.
Masyarakat tidak lagi melihat siapa yang menang atau kalah dalam pemilihan. Yang mereka harapkan adalah bagaimana wali nagari mampu menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik,” pesannya.
Pelantikan wali nagari terpilih sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan, wali nagari dituntut mampu membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten.
Pemerintahan nagari juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta melibatkan seluruh elemen dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, keberhasilan Pilwana Serentak 2026 tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pemungutan suara dan pelantikan para pemenang, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan baru membangun kepercayaan masyarakat.
Sebab, setelah kontestasi demokrasi berakhir, tanggung jawab sesungguhnya justru dimulai: memastikan setiap warga memperoleh hak pelayanan yang sama dan merasakan manfaat pembangunan di nagarinya.
Pilwana boleh melahirkan pemenang, tetapi pemerintahan nagari harus menghadirkan keadilan bagi semua.UMS
