RADJA MEDIA, JAKARTA — Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang berkualitas. Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang mengemuka dalam Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS 2026 bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., yang juga menjabat Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Solok, menghadiri kegiatan nasional tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan orientasi perjuangan pejabat publik partai.
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS menegaskan komitmen partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyukseskan visi serta misi pemerintah. Dukungan itu diarahkan pada pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan.
Bagi daerah, pesan tersebut memiliki arti strategis. Keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayahnya.
Kabupaten Solok, sebagai bagian dari pemerintahan daerah di Sumatera Barat, membutuhkan koordinasi yang kuat agar berbagai program nasional dapat berjalan efektif. Karena itu, dukungan terhadap pemerintah pusat perlu disertai pengawalan terhadap pelaksanaan program, kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perhatian terhadap manfaat yang diterima masyarakat.
Salah satu isu penting yang disampaikan dalam pidato kebangsaan tersebut adalah pemerataan pembangunan. Indonesia tidak hanya terdiri atas Jakarta dan pusat pemerintahan, tetapi juga daerah-daerah yang membutuhkan kesempatan pembangunan secara adil.
Kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerataan menjadi penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, tetapi juga membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kabupaten dan nagari.
Selain itu, perhatian terhadap layanan kesehatan menjadi bagian dari agenda yang disoroti. Kualitas pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang memadai.
Isu penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda juga mendapat perhatian. Bonus demografi, menurut pesan yang disampaikan dalam forum tersebut, perlu dikelola melalui peningkatan keterampilan, pembukaan kesempatan kerja, dan pengembangan potensi ekonomi produktif.
Penguatan ekonomi syariah, optimalisasi wakaf, dan pengembangan industri halal turut dipandang sebagai peluang untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks daerah, berbagai agenda tersebut membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor produktif yang sesuai dengan potensi lokal.
Pidato Presiden PKS juga menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PKS menyatakan dukungan terhadap program tersebut, sembari menekankan pentingnya perbaikan kualitas pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sikap tersebut menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah dapat berjalan bersama dengan upaya memperbaiki pelaksanaannya. Evaluasi, pengawasan, dan koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan program mencapai sasaran.
Sejumlah persoalan nasional lain turut disoroti, antara lain kebakaran hutan, kelangkaan BBM, reformasi pasar modal, penegakan hukum, pemberantasan narkoba, serta dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Dalam bidang penegakan hukum, pesan yang disampaikan menekankan pentingnya perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan penyelenggara negara menjadi modal penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa.
Sementara itu, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.
Nilai moral dalam pidato kebangsaan tersebut turut diperkuat melalui hadis Nabi Muhammad SAW, “Ad-dinu an-nashihah”, yang berarti agama adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari ini mengandung pesan mengenai ketulusan dan tanggung jawab, termasuk dalam memberikan nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya integritas, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan memperbaiki kebijakan demi kepentingan publik.
Presiden PKS juga menekankan tiga komitmen perjuangan pejabat publik partai, yaitu menjaga integritas, berpihak kepada rakyat, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan.
Bagi DPC PKS Kabupaten Solok, komitmen tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kontribusi politik dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Solok, H. Candra memiliki tanggung jawab pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan kewenangan, regulasi, dan kepentingan masyarakat. Sementara sebagai Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, ia juga berada dalam posisi untuk memperkuat konsolidasi kader dan orientasi perjuangan partai di tingkat daerah.
Kedua peran tersebut perlu dijalankan secara proporsional, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, keberhasilan BIMTEKNAS tidak hanya diukur dari materi yang disampaikan atau komitmen yang dideklarasikan, tetapi juga dari implementasinya dalam kerja nyata. Bagi Kabupaten Solok, tantangan utamanya adalah memastikan semangat kepemimpinan yang melayani dan kebijakan inovatif berujung pada peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. UMS
