RADJA MEDIA | KABUPATEN SOLOK — Penanganan aliran sungai menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pemulihan wilayah terdampak galodo di Kabupaten Solok. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dijadwalkan tetap berada di Kabupaten Solok selama enam minggu ke depan untuk berfokus pada penanganan aliran sungai, menyusul berakhirnya masa tanggap darurat dan dimulainya masa transisi pemulihan.
Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan bencana Kabupaten Solok, Senin (12/10/2026). Pertemuan itu dihadiri Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta satuan tugas penanganan bencana.
Dalam pembahasan tersebut, penanganan sungai menjadi perhatian karena kondisi aliran dan material pascabencana perlu ditangani untuk mendukung keselamatan masyarakat serta pemulihan kawasan terdampak.
Sungai di Sekitar Gedung DPMN Perlu Ditangani
Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah sungai di dekat gedung DPMN Kabupaten Solok. Dalam rapat disampaikan bahwa posisi dasar sungai di kawasan tersebut lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya.
Wakil Bupati Solok H. Candra meminta penanganan pada lokasi tersebut dipercepat. Normalisasi sungai dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam bangunan dan kawasan di sekitarnya.
Penanganan perlu mempertimbangkan kondisi aktual sungai, termasuk sedimentasi, kapasitas aliran, serta karakteristik wilayah terdampak. Pemeriksaan teknis diperlukan agar langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
BPBD Usulkan Pembangunan Sabo Dam
Selain normalisasi sungai, BPBD Kabupaten Solok merekomendasikan pembangunan sabo dam pada titik di kawasan hulu yang memiliki kemiringan hingga 45 derajat.
Sabo dam merupakan bangunan pengendali sedimen yang berfungsi mengendalikan pergerakan material, seperti batu, pasir, dan kerikil, yang terbawa aliran deras.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu opsi mitigasi yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengurangi risiko pergerakan material dari kawasan hulu menuju hilir.
Dalam rapat itu, Kalaksa BPBD juga menyampaikan rencana penelusuran sungai bersama unsur TNI dan Polri. Kegiatan tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi kondisi aliran dan titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Namun, pembangunan sabo dam masih memerlukan kajian teknis dan koordinasi dengan instansi berwenang. Penentuan lokasi, desain, serta kelayakan bangunan harus didasarkan pada kondisi daerah aliran sungai dan hasil kajian teknis.
Enam Minggu Penanganan Aliran Sungai
Keberadaan BWS Sumatera V selama enam minggu ke depan diharapkan mendukung penanganan sungai di wilayah terdampak.
Koordinasi antara balai, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri diperlukan agar penanganan berjalan sesuai kewenangan masing-masing serta memperhatikan prioritas keselamatan masyarakat.
Peralihan dari masa tanggap darurat menuju masa transisi pemulihan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap langkah-langkah mitigasi. Penanganan sungai, pemulihan infrastruktur, dan pengurangan risiko bencana perlu berjalan beriringan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan hasil pemeriksaan lapangan ditindaklanjuti melalui perencanaan yang jelas, terutama pada lokasi yang berpotensi mengancam bangunan, akses masyarakat, dan kawasan permukiman.
Penanganan aliran sungai selama masa transisi diharapkan menjadi bagian dari upaya memulihkan kondisi wilayah sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok. UMS
