ACEH TIMUR, MINGGU 22 NOVEMBER 2026 | Konflik agraria di kawasan Bumi Flora, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, kembali menjadi perhatian setelah ketegangan di lapangan meningkat pada 19 November 2026. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menuntaskan persoalan hak atas tanah yang hingga kini belum menemukan penyelesaian terbuka.
Muhammad Nuraki, tokoh masyarakat Indra Makmu yang mendampingi Serikat Tani Indra Makmu (STIM), mendesak Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky segera membuka perkembangan kerja Tim Bersama Ukur Ulang dan Penataan Hak Guna Usaha (HGU), sekaligus meminta DPRK Aceh Timur memublikasikan hasil serta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) HGU.
Nuraki mengapresiasi pembentukan Tim Bersama oleh pemerintah kabupaten pada Oktober 2026. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dibuktikan melalui pekerjaan nyata, laporan perkembangan, dan hasil yang dapat diketahui masyarakat. Ia mempertanyakan belum terlihatnya laporan perkembangan tim sejak rapat lintas sektor pada 8 Oktober 2026 dan penguatan pembahasan dalam rapat di Aula Sekdakab pada 3 November 2026.
“Kami apresiasi Bupati Al-Farlaky yang sudah menyepakati pembentukan Tim Bersama untuk ukur ulang dan penataan HGU. Itu langkah yang benar. Tapi langkah yang benar itu harus dibuktikan dengan hasil yang terbuka. Kami tidak mau tim ini hanya hidup di SK dan di berita. Di lapangan, konfliknya justru semakin panas. Kalau timnya bekerja, mana buktinya? Kalau Pansusnya sudah bekerja, mana rekomendasinya?” tegas Nuraki.
Ia meminta Pemkab Aceh Timur membuka surat keputusan pembentukan Tim Bersama, susunan keanggotaan, jadwal pelaksanaan, serta hasil verifikasi lapangan, khususnya di kawasan Bumi Flora. Nuraki juga meminta DPRK Aceh Timur menyampaikan kepada masyarakat temuan dan rekomendasi Pansus HGU agar aspirasi warga tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang kelembagaan.
Menurut Nuraki, persoalan Bumi Flora memiliki perjalanan panjang. Dalam RDPU di BAM DPR RI pada 10 Juni 2026, masyarakat telah menyampaikan klaim historis bahwa lahan tersebut ditempati warga sebelum masuk dalam HGU PT Bumi Flora pada 1994. Persoalan kemudian berkembang setelah masyarakat kembali pascakonflik dan menghadapi kendala penguasaan lahan yang telah berstatus HGU. Pada 20 November 2026, BAM DPR RI juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPN, perusahaan, TNI, dan Polri untuk mencari penyelesaian bersama.
Selain Bumi Flora, Nuraki menyoroti belum jelasnya tindak lanjut kesepakatan pengukuran ulang HGU PTPN IV Region VI di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmu. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Berita Acara Musyawarah 28 Juli 2026. Namun, hampir empat bulan setelah kesepakatan itu dibuat, masyarakat mengaku belum memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pengukuran, luas lahan, penetapan patok batas, maupun peta bidang hasil pengukuran.
Karena itu, ia mendesak BPN dan PTPN IV segera menyampaikan hasil pengukuran ulang secara transparan, termasuk luas riil lahan, peta bidang, dan kejelasan batas areal. Pemkab Aceh Timur juga diminta mengawal pelaksanaan Berita Acara 28 Juli 2026 sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap kesepakatan dengan masyarakat memiliki tindak lanjut yang terukur.
Nuraki turut mengingatkan agar proses perpanjangan maupun penerbitan HGU baru tidak mengabaikan lahan yang masih dalam proses pengukuran ulang dan memiliki persoalan penguasaan atau sengketa yang belum diselesaikan. Ia menilai keterbukaan data, koordinasi antarlembaga, serta pelibatan masyarakat merupakan bagian penting untuk mencegah ketegangan kembali terjadi di lapangan.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami mendukung Bupati Al-Farlaky dan DPRK yang sudah membentuk Tim Bersama dan Pansus. Tapi dukungan itu harus dibayar dengan transparansi. Buka rekomendasinya. Buka progressnya. Buka hasil ukur ulangnya. Kalau dibuka, warga akan percaya. Kalau ditutup, warga akan menganggap Tim Bersama dan Pansus itu hanya untuk meredam amarah warga, bukan untuk menyelesaikan konflik,” tutup Nuraki.
TIM












