AROSUKA, RADJA MEDIA — Penanganan bencana galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sejak 21 September 2026 terus berlanjut. Setelah fase pencarian dan pertolongan korban dilalui, pemerintah kini menghadapi pekerjaan lanjutan berupa pemulihan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, permukiman warga dan lingkungan terdampak.
Galodo terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solok. Material longsoran dari kawasan hulu Sungai Batang Laso kemudian terbawa arus dan menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta sejumlah permukiman masyarakat.
Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak termasuk wilayah yang terdampak langsung.
Sejak awal kejadian, Pemerintah Kabupaten Solok mengaktifkan penanganan darurat dengan melibatkan berbagai unsur. Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra melakukan koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda dan unsur teknis yang terlibat di lapangan.
Status tanggap darurat ditetapkan mulai 22 September 2026 untuk memastikan operasi pencarian, evakuasi, pelayanan pengungsi dan penanganan dampak bencana memiliki dukungan koordinasi serta sumber daya yang memadai.
Dua warga menjadi korban meninggal dunia dalam bencana tersebut.
Daffi Arahman, 21 tahun, ditemukan pada 22 September. Sementara Agusra, 59 tahun, ditemukan tiga hari kemudian, pada 25 September.
Sejumlah korban lainnya mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis.
Muhammad Nur Zen, 56 tahun, mengalami cedera berat dan menjalani perawatan lanjutan di Semen Padang Hospital.
Korban lainnya, Affan Alqadri, 26 tahun, mengalami cedera kepala dan perdarahan subarachnoid. Ia mendapat perawatan intensif sebelum dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Berakhirnya pencarian korban tidak berarti operasi bencana selesai.
Perhatian pemerintah kemudian diarahkan pada kebutuhan warga terdampak, pembersihan kawasan serta pemulihan akses yang terganggu akibat material galodo.
Ratusan warga terdampak harus meninggalkan rumah mereka.
Masyarakat ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi secara mandiri ke tempat yang dianggap aman.
Selama masa darurat, kebutuhan dasar menjadi perhatian pemerintah dan unsur pendukung. Dapur umum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat.
Dukungan logistik juga datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, organisasi kemanusiaan, dunia usaha dan masyarakat.
Kondisi kelompok rentan di pengungsian menjadi bagian yang terus dipantau selama operasi berlangsung.
Dampak galodo tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran material.
Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok juga terdampak.
Sejumlah bangunan pemerintahan mengalami kerusakan, mulai dari fasilitas yang mengalami kerusakan ringan hingga bangunan yang membutuhkan penanganan lebih besar.
Di antara fasilitas terdampak terdapat gedung Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DPMN dan sejumlah fasilitas pelayanan lainnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menangani dampak bencana dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.
Pembersihan kawasan perkantoran kemudian dilakukan secara bertahap dengan dukungan personel dan alat berat.
Besarnya material yang terbawa galodo membuat proses pembersihan membutuhkan waktu.
Lumpur, batu, kayu dan material longsoran menutup sejumlah akses dan fasilitas umum.
Berbagai jenis alat berat dikerahkan, termasuk excavator, dump truck, wheel loader, backhoe loader dan peralatan pendukung lainnya.
Dukungan peralatan berasal dari sejumlah instansi pemerintah, antara lain BPBPK, BPJN, BWSS V, Dinas PUPR, BNPB dan TNI.
Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan jalan, kawasan permukiman, fasilitas pemerintahan serta sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera.
Pembersihan juga diarahkan ke kawasan sungai untuk mengurangi material yang berpotensi menghambat aliran air.
Galodo Arosuka memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja lintas lembaga.
BPBD menjadi salah satu unsur utama dalam operasi tanggap darurat, mulai dari kaji cepat, pendataan, pencarian, evakuasi, distribusi logistik hingga pengoperasian posko.
Basarnas mendukung operasi pencarian dan pertolongan.
TNI membantu personel dan peralatan, sedangkan Polri mendukung pengamanan dan kegiatan pelayanan masyarakat.
Dinas Kesehatan menangani korban dan memberikan pelayanan kesehatan. Dinas Sosial mendukung kebutuhan pengungsi dan dapur umum.
Selain unsur pemerintah, relawan dan masyarakat juga terlibat dalam membersihkan lingkungan serta membantu warga yang terdampak.
Penanganan bencana Arosuka juga mendapat perhatian pemerintah pusat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau RSUD Arosuka dan kawasan terdampak pada 25 September.
Sebelumnya, Menko PMK bersama Kepala BNPB datang melihat langsung kondisi lapangan dan penanganan masyarakat terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum juga melakukan kunjungan untuk melihat kondisi infrastruktur serta membahas langkah penanganan bersama pemerintah daerah.
Kehadiran pemerintah pusat tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dalam menentukan kebutuhan penanganan dan pemulihan.
Pekerjaan pascabencana kini memasuki tahap yang lebih panjang.
Pemerintah harus memulihkan rumah warga, jalan, jembatan, fasilitas umum dan lahan pertanian yang terdampak.
Data kerusakan juga menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
Aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama.
Evaluasi kawasan hulu, kondisi sungai, sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali aliran menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana berikutnya.
Rekomendasi mengenai pembangunan sistem peringatan dini terpadu dan sabo dam juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan jangka panjang.
Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra kini menghadapi tahapan penanganan yang tidak kalah penting setelah masa tanggap darurat.
Koordinasi lintas sektor harus tetap dipertahankan agar pemulihan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peristiwa tersebut juga memberikan catatan penting mengenai kesiapsiagaan pemerintah, tata kelola kawasan rawan bencana dan perlunya sistem mitigasi yang lebih kuat.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan berikutnya tidak hanya ditentukan oleh kecepatan membersihkan sisa material galodo.
Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas, fasilitas publik berfungsi, perekonomian kembali bergerak dan kawasan yang memiliki risiko tinggi mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
Dari fase darurat menuju pemulihan, pekerjaan pemerintah masih panjang.
Dan Arosuka kini memasuki tahap penting: memulihkan yang rusak sekaligus membangun kesiapsiagaan agar masyarakat lebih aman menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. UMS
