SOLOK, RADJA MEDIA — Perpanjangan masa tanggap darurat pascagalodo Arosuka dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga tingkat nagari.
Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) meminta Dinas Pertanian segera menangani lahan pertanian yang terdampak, termasuk sekitar 35 hektare areal pertanian serta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Arahan itu disampaikan JFP saat melakukan monitoring penanganan tanggap darurat yang diperpanjang selama tujuh hari.
Menurutnya, pemulihan lahan harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas dan hasil produksi petani. Pemerintah daerah tidak ingin dampak bencana terhadap lahan pertanian berkembang menjadi persoalan baru bagi masyarakat.
“Saya sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mempercepat pemulihan areal pertanian yang terdampak, terutama lahan sekitar 35 hektare,” kata JFP.
Selain lahan, sejumlah jaringan irigasi terdampak juga telah dicatat dalam pendataan R3P. Jaringan tersebut diminta segera ditindaklanjuti agar fungsi pengairan untuk lahan pertanian dapat kembali berjalan.
JFP juga meminta Dinas Pertanian memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dalam menangani infrastruktur irigasi yang terdampak.
“Koordinasi dengan BWS V Sumatera harus intensif. Jangan sampai petani menghadapi persoalan saat panen hanya karena irigasi belum segera dipulihkan,” ujarnya.
Tagana Didorong Jadi Sistem Peringatan Awal di Nagari
Tidak hanya sektor pertanian, perhatian Bupati juga diarahkan pada kesiapan kelembagaan penanggulangan bencana.
Salah satu yang dinilai memiliki peran strategis adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) di bawah Dinas Sosial.
JFP menilai posisi Tagana sangat penting karena personelnya berada dekat dengan masyarakat di tingkat nagari. Dengan keberadaan tersebut, Tagana dapat menjadi unsur awal yang melakukan pemantauan kondisi wilayah, menyampaikan informasi dan membantu respons ketika terjadi keadaan darurat.
“Tagana sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam pemantauan, gerak cepat penanganan dan informasi,” katanya.
Bupati meminta keberadaan Tagana di nagari diintegrasikan dengan sistem kerja BPBD Kabupaten Solok. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur, informasi dari lapangan diharapkan dapat diterima lebih cepat dan segera ditindaklanjuti oleh unsur terkait.
Penguatan jejaring tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Solok memiliki sejumlah kawasan yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Kabupaten Solok adalah daerah yang harus selalu waspada terhadap bencana. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat krusial,” ujar JFP.
Perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan diharapkan tidak hanya menyelesaikan penanganan dampak langsung galodo, tetapi juga menjadi fase percepatan pemulihan sumber penghidupan masyarakat.
Pemerintah daerah kini dituntut memastikan lahan pertanian dan irigasi segera berfungsi kembali, sembari membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Tagana, BPBD dan jaringan masyarakat di tingkat nagari. UMS
