KOTO BARU, RADJA MEDIA — Bencana galodo yang menerjang Kabupaten Solok tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu sejumlah aktivitas pemerintahan. Meski demikian, fungsi kelembagaan daerah mulai kembali dijalankan dengan menyesuaikan kondisi darurat.
DPRD Kabupaten Solok, Senin (28/9/2026), kembali menggelar rapat paripurna untuk membahas agenda penganggaran daerah. Rapat tersebut berisi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Tidak menggunakan gedung DPRD seperti biasanya, rapat dilaksanakan di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru. Gedung legislatif tersebut masih terdampak bencana sehingga aktivitas kedewanan harus dilaksanakan di lokasi alternatif.
Pelaksanaan paripurna berlangsung ketika Kabupaten Solok masih berada dalam suasana tanggap darurat. Kondisi masyarakat terdampak, kerusakan fasilitas pemerintahan dan kebutuhan pemulihan menjadi latar penting dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir bersama Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Sejumlah anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat dan undangan lainnya turut hadir.
Pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi memperlihatkan bahwa persoalan pascabencana menjadi salah satu isu yang tidak terpisahkan dari pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi PKS melalui Drh. Basrizal meminta pemerintah daerah menyusun anggaran berdasarkan kemampuan fiskal dan kebutuhan nyata masyarakat. Penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, pertanian dan pendidikan menjadi beberapa sektor yang dinilai perlu memperoleh perhatian.
Fraksi Gerindra melalui Hafni Hafiz menekankan agar kebijakan APBD 2027 mampu mengakomodasi kebutuhan warga yang terkena dampak banjir bandang dan longsor.
Menurut pandangan fraksi, bantuan masyarakat dan pelayanan publik harus diberikan secara transparan dan tepat sasaran. Upaya mitigasi, normalisasi, evaluasi penanganan bencana serta edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat.
Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fraksi PPP melalui Endang Fitri Ayu Karlina menyoroti pentingnya pelayanan dasar serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi pendapatan, validasi objek pajak, pengelolaan aset dan tingkat penyerapan anggaran menjadi sejumlah catatan.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Misardi, S.Sos., menekankan perlunya menentukan prioritas belanja secara jelas. Kondisi fiskal daerah, tata kelola keuangan, serta evaluasi terhadap program yang kurang produktif menjadi perhatian.
Fraksi PAN juga meminta agar sektor pertanian, UMKM, pariwisata, pengembangan SDM, lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial tetap masuk dalam arah kebijakan APBD.
Fraksi Demokrat melalui Ismael Koto, SH., menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi. Fraksi ini juga menyoroti pendapatan daerah, pembiayaan, belanja, capaian RPJMD serta serapan anggaran.
Persoalan tenaga PPPK paruh waktu, manajemen talenta dan pengisian struktur OPD yang masih kosong turut menjadi catatan. Perbaikan kantor pemerintahan terdampak bencana dan kondisi masyarakat korban bencana juga diminta mendapat perhatian.
Fraksi NasDem melalui Tony Devisa menyoroti kebutuhan pemulihan fasilitas umum, air bersih serta infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Olzaheri memberikan perhatian terhadap PAD, SiLPA dan kebijakan penanganan pascabencana. Evaluasi pelaksanaan anggaran dinilai penting untuk memastikan penggunaan keuangan daerah tetap efektif dan tepat sasaran.
Sedangkan Fraksi Hanura-PDIP melalui Sultan Muhammad Bahri menekankan pentingnya manfaat langsung APBD bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM dan infrastruktur dasar menjadi sejumlah sektor yang disoroti.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar pembahasan RAPBD 2027 diteruskan sesuai tahapan yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyampaikan sejumlah agenda yang perlu segera mendapat tindak lanjut. Penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD), evaluasi APBD Perubahan serta pengecekan kondisi fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana menjadi bagian dari perhatian DPRD.
Pelaksanaan rapat di gedung alternatif menjadi simbol bahwa kondisi darurat tidak boleh membuat tata kelola pemerintahan kehilangan kesinambungan.
Bencana memang memaksa pemerintah dan DPRD mengubah pola kerja. Gedung yang biasanya menjadi tempat berlangsungnya rapat kini belum dapat digunakan. Namun, fungsi penganggaran dan pengawasan tetap harus dilaksanakan.
Terlebih, RAPBD 2027 akan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Solok di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana.
Anggaran daerah nantinya tidak hanya berbicara mengenai pembangunan rutin, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang terdampak, perbaikan infrastruktur, pelayanan dasar serta upaya pengurangan risiko bencana.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 berlangsung dalam situasi yang berbeda. Para anggota DPRD harus membicarakan arah pembangunan daerah ketika sebagian masyarakat masih menghadapi dampak bencana dan sejumlah fasilitas pemerintahan belum pulih.
Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa pemulihan Kabupaten Solok membutuhkan kerja pada dua sisi sekaligus: penanganan kedaruratan di lapangan dan keberlanjutan proses pemerintahan.
Galodo telah mengubah banyak hal di Kabupaten Solok. Namun, agenda pemerintahan tidak boleh berhenti.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, proses pemulihan diharapkan berjalan beriringan dengan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah daerah yang masih berduka, pembahasan APBD tetap berjalan. Bukan karena bencana telah selesai, tetapi karena masyarakat membutuhkan pemerintahan yang tetap bekerja untuk memastikan proses pemulihan dan pembangunan dapat terus bergerak. UMS
