RADJA MEDIA, AROSUKA — Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu, 23 September 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno. Kehadiran jajaran TNI di tengah kawasan terdampak tidak hanya untuk melihat kondisi fisik pascabencana, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan teridentifikasi dan segera ditindaklanjuti.
Dalam peninjauan tersebut, Pangdam dan Danrem melihat langsung kondisi warga serta kawasan yang terdampak material banjir bandang. Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan ketersediaan makanan, air bersih, serta dukungan untuk warga yang masih membutuhkan pelayanan dan bantuan pascabencana.
Danrem 032/Wirabraja sebelumnya turun lebih awal ke sejumlah titik terdampak. Hasil pengecekan lapangan tersebut kemudian menjadi bagian dari bahan koordinasi dengan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Pemerintah Kabupaten Solok.
Pola penanganan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat diupayakan tidak berhenti pada pendataan di lapangan, tetapi langsung dibawa ke forum koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Dalam koordinasi tersebut, jajaran TNI menyiapkan dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya berupa mobil dapur umum dan mobil air bersih yang akan diarahkan ke kawasan yang membutuhkan, termasuk wilayah Jorong Batang Barus dan Koto Gaek.
Langkah itu menjadi penting mengingat dampak galodo tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga terganggunya aktivitas warga dan pelayanan dasar di sejumlah kawasan.
Pangdam bersama Danrem kemudian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Solok dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab).
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan informasi antara kondisi yang ditemukan di lapangan dengan kebutuhan penanganan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penanganan bencana diarahkan melalui satu mata rantai koordinasi: kondisi warga dipantau langsung, kebutuhan lapangan dihimpun, kemudian hasilnya dibawa ke tingkat komando dan pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Kehadiran Pangdam di lokasi juga memperlihatkan keterlibatan langsung unsur komando kewilayahan dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok.
Bagi masyarakat terdampak, kehadiran aparat di lapangan bukan sekadar simbol dukungan. Yang lebih dibutuhkan adalah memastikan kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, akses pelayanan dan dukungan evakuasi dapat segera tersedia di titik-titik yang terdampak.
Karena itu, hasil peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas penanganan berikutnya.
Koordinasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Solok selanjutnya diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan sekaligus memastikan wilayah terdampak mendapatkan dukungan sesuai tingkat kebutuhannya.
Penanganan pascabencana sendiri masih membutuhkan kerja lintas sektor. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga harus memastikan kondisi infrastruktur, akses jalan, fasilitas pelayanan publik dan keselamatan warga terus dipantau selama masa pemulihan.
Turunnya Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama Danrem 032/Wirabraja menjadi bagian dari konsolidasi tersebut. Informasi yang diperoleh dari masyarakat dan hasil pemantauan langsung di lapangan kemudian menjadi bahan untuk memperkuat keputusan penanganan di tingkat pemerintah daerah dan jajaran TNI.
Dengan mekanisme tersebut, respons terhadap galodo di Kabupaten Solok tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga pada kondisi nyata yang ditemukan langsung di tengah masyarakat.
Fokus berikutnya adalah memastikan setiap kebutuhan yang telah teridentifikasi benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan, terutama bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar setelah bencana.UMS
