RMO | PADANG — Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. mendorong Kabupaten Solok mulai melihat persoalan lingkungan tidak semata sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai peluang menghadirkan inovasi, investasi dan aktivitas ekonomi baru melalui pemanfaatan teknologi yang tepat.
Pandangan itu disampaikan H. Candra saat mengikuti Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (11/8/2026).
H. Candra hadir mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan proses penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang telah dibahas sebelumnya, kemudian diperdalam untuk mengidentifikasi potensi proyek dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat.
Bagi Kabupaten Solok, H. Candra menilai FGD tersebut penting karena membuka akses terhadap investasi, teknologi dan pengetahuan yang dapat membantu daerah mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” kata H. Candra.
Sejumlah sektor strategis menjadi pokok penjajakan, mulai dari pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana TPA, kredit karbon hingga pengembangan pasar karbon internasional.
Menurut H. Candra, ekonomi sirkular menawarkan perubahan paradigma yang menarik bagi pemerintah daerah. Sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai material yang dikumpulkan dan berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat didorong untuk kembali memiliki nilai melalui pengolahan dan pemanfaatan teknologi.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menilai nilai strategis penjajakan dengan Republik Korea tidak hanya terletak pada kemungkinan masuknya modal. Transfer teknologi dan pengetahuan juga penting agar kerja sama memberikan kemampuan baru bagi daerah dalam mengelola potensi dan menyelesaikan persoalan lingkungan dalam jangka panjang.
Karena itu, setiap peluang investasi harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah dan manfaat bagi masyarakat.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegas H. Candra.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gas metana TPA, energi terbarukan hingga kredit dan pasar karbon internasional juga dinilai membuka perspektif baru bagi daerah. Menurut H. Candra, pemerintah daerah perlu mulai memahami perkembangan tersebut karena pembangunan ekonomi ke depan semakin berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan.
Namun, proses tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan identifikasi potensi. FGD secara resmi ditujukan untuk menemukan proyek dan peluang investasi yang memungkinkan dikembangkan di Sumatera Barat, sehingga belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi Korea ke Kabupaten Solok.
H. Candra menilai justru tahapan setelah FGD menjadi bagian penting agar komunikasi yang telah dibangun dapat menghasilkan manfaat konkret bagi daerah.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Keterlibatan perangkat daerah yang membidangi investasi dan lingkungan hidup menjadi penting dalam tahapan tersebut. Dalam agenda resmi, Pemprov Sumbar juga meminta keikutsertaan Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sejalan dengan fokus pembahasan yang mempertemukan kepentingan investasi dengan pengembangan proyek lingkungan.
Bagi Kabupaten Solok, FGD bersama delegasi Republik Korea pada akhirnya tidak berhenti pada pembicaraan mengenai investasi. Forum tersebut menjadi pintu awal untuk mempertemukan potensi daerah, teknologi, pengetahuan dan pembiayaan, sekaligus mendorong perubahan cara pandang bahwa persoalan lingkungan dapat dikelola menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. UMS
