RMO | AROSUKA – Pemerintah Kabupaten Solok langsung memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, panitia pemilihan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari usai penetapan nomor urut calon wali nagari di 23 nagari yang akan mengikuti Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah daerah memasuki tahapan yang dinilai paling krusial menjelang masa kampanye, yakni menjaga stabilitas keamanan, meredam potensi konflik sosial, serta memastikan seluruh proses demokrasi berlangsung aman, damai, jujur, dan bermartabat hingga pemungutan suara pada 9 September 2026.
Menindaklanjuti arahan Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H., Wakil Bupati Solok H. Candra meminta seluruh perangkat daerah, camat, pemerintah nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN), serta jajaran TNI dan Polri memperkuat koordinasi dan pengawasan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurut H. Candra, tahapan setelah penetapan nomor urut menjadi momentum penting karena mulai meningkatnya aktivitas sosialisasi calon, konsolidasi tim pemenangan, hingga berbagai dinamika politik di tengah masyarakat yang memerlukan pengawalan secara persuasif.
“Atas arahan Bapak Bupati Jon Firman Pandu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok diminta memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya Pilwana Serentak. Seluruh pihak harus bekerja secara profesional, menjaga netralitas, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar H. Candra. Kamis 6/8
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pilwana bukan hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga persatuan masyarakat sebelum, selama, dan setelah pesta demokrasi berlangsung.
Karena itu, H. Candra meminta aparat keamanan bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari terus mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli dialogis, deteksi dini, serta komunikasi aktif dengan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, kampanye hitam, politik adu domba, maupun tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami mengajak seluruh calon wali nagari beserta tim pendukung agar berkompetisi secara sehat, menghormati aturan yang berlaku, mengedepankan etika demokrasi, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memecah belah masyarakat. Pilwana adalah ruang memilih pemimpin terbaik, bukan ruang menciptakan permusuhan,” tegasnya.
Selain penguatan aspek keamanan, Pemerintah Kabupaten Solok juga meminta seluruh panitia penyelenggara memastikan setiap tahapan administrasi, penyusunan logistik, hingga distribusi perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, koordinasi bersama TNI dan Polri juga diarahkan untuk memperkuat pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kompetisi politik cukup tinggi sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal melalui pendekatan yang humanis dan mengedepankan musyawarah.
H. Candra menegaskan Pemerintah Kabupaten Solok memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polres Solok dan Kodim 0309/Solok dalam menjaga situasi keamanan selama seluruh tahapan Pilwana berlangsung.
“Pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi sejak sekarang seluruh tahapan harus dikawal bersama. Kita ingin masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, bebas dari intimidasi, dan tetap menjaga persaudaraan. Siapa pun yang nantinya terpilih adalah pemimpin seluruh masyarakat nagari, sehingga Pilwana harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan meninggalkan perpecahan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh peserta Pilwana sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup keterangannya, H. Candra menyampaikan pesan Bupati Jon Firman Pandu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok agar menjadikan Pilwana Serentak 2026 sebagai momentum memperkuat demokrasi nagari yang berlandaskan musyawarah, persatuan, dan nilai-nilai adat Minangkabau.
“Bapak Bupati berpesan, boleh berbeda pilihan, tetapi jangan pernah memutus tali silaturahmi. Demokrasi datang dan pergi, namun persaudaraan harus tetap terjaga. Mari kita sukseskan Pilwana Serentak 2026 dengan menjunjung tinggi falsafah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat, demi melahirkan pemimpin nagari yang amanah dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Solok,” pungkas H. Candra.UMS
