KABUPATEN SOLOK – RADJA MEDIA ONLINE NEWS – Percepatan pemulihan infrastruktur dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana susulan menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., ke Kabupaten Solok, Rabu (18/11/2026).
Bersama Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., Wamen PU meninjau sejumlah kawasan terdampak bencana sekaligus membahas langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Kunjungan tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur dan memiliki risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, Diana Kusumastuti memberikan sejumlah arahan terkait kesiapan pekerjaan konstruksi, ketersediaan material, penataan kawasan sungai, hingga kebutuhan alat berat untuk mendukung penanganan di lapangan.
Salah satu aspek yang disoroti adalah kepastian legalitas sumber material Galian C. Menurut Wamen PU, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pengurusan perizinan Galian C merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian aspek perizinan agar kebutuhan material untuk pekerjaan infrastruktur tidak menjadi hambatan.
Wamen PU juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai dari penguasaan maupun penerbitan sertifikat kepemilikan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan mengganggu penataan sungai.
Antisipasi Bencana Susulan, Alat Berat Diminta Segera Ditambah
Dalam peninjauan di Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Wamen PU melihat secara langsung dampak banjir di sekitar Jembatan Saniangbaka, termasuk rumah penduduk yang terbawa derasnya arus.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena wilayah Sumatera Barat masih menghadapi potensi peningkatan curah hujan selama November hingga Januari.
Diana Kusumastuti meminta agar penanganan infrastruktur di kawasan rawan bencana segera dipercepat. Ia juga menginstruksikan penambahan alat berat untuk mendukung pekerjaan teknis di lapangan.
Tambahan peralatan tersebut diharapkan dapat didatangkan dalam pekan ini sehingga proses penanganan tidak kehilangan waktu, terutama pada lokasi yang membutuhkan pekerjaan segera.
Arahan ini menempatkan kesiapan menghadapi musim hujan sebagai salah satu prioritas dalam program pemulihan.
Wabup Candra: Penanganan Harus Memperhatikan Kondisi Sosial Masyarakat
Di sisi lain, Wakil Bupati Solok, H. Candra, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan kembali kawasan terdampak harus berjalan seiring dengan pendekatan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, persoalan lahan di sejumlah lokasi memiliki keterkaitan dengan hak kepemilikan dan ketentuan adat yang melibatkan Niniak Mamak serta para Datuk.
Pemerintah Kabupaten Solok telah mulai melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk membangun kesepahaman agar proses penanganan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat. Mengingat persoalan tanah ini berhubungan dengan Niniak Mamak dan Datuk-Datuk, tentunya diperlukan komunikasi dan pendekatan terlebih dahulu. Kami berharap semua tahapan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” jelas Candra.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak semata-mata menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan penyelesaian aspek sosial, adat, dan kepastian lahan.
Huntap dan Penataan Sungai untuk Perlindungan Jangka Panjang
Persoalan keselamatan warga yang bermukim di kawasan rawan banjir turut menjadi pembahasan penting.
Wakil Bupati Solok menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah mengajukan usulan pembangunan hunian tetap (huntap) kepada kementerian terkait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan alternatif lokasi sekitar lima kilometer dari kawasan terdampak.
Lokasi tersebut diproyeksikan menjadi alternatif tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Menanggapi hal itu, Wamen PU menekankan bahwa penataan kawasan bantaran sungai harus menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka panjang.
Kawasan sempadan sungai perlu dipertahankan sesuai fungsinya dan tidak kembali dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman maupun bangunan yang berpotensi mengganggu fungsi sungai.
Ia mengarahkan agar kawasan tersebut dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau untuk menjaga fungsi alami sungai dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana pada masa mendatang.
Pemulihan Air Bersih Masuk Agenda Peninjauan
Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Nagari Saniangbaka.
Wamen PU bersama Wakil Bupati Solok melihat kondisi infrastruktur air bersih yang menjadi salah satu fasilitas pelayanan dasar masyarakat terdampak.
Pemulihan SPAM dinilai penting agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat kembali terpenuhi dan aktivitas kehidupan sehari-hari berangsur normal.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Camat X Koto Singkarak Syafrizal, S.KM., Wali Nagari Saniangbaka, Ketua Pemuda Saniangbaka, serta jajaran staf Kementerian PU Provinsi Sumatera Barat.
Sinergi Pusat dan Daerah Menentukan Kecepatan Pemulihan
Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menghasilkan sejumlah perhatian strategis yang membutuhkan tindak lanjut bersama pemerintah daerah.
Percepatan pekerjaan infrastruktur, mobilisasi alat berat, kepastian perizinan material, penataan sempadan sungai, pembangunan hunian tetap, dan pemulihan air bersih menjadi bagian dari agenda pemulihan yang saling berkaitan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, arahan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan instansi teknis terkait.
Sementara bagi pemerintah pusat, kondisi lapangan yang ditinjau secara langsung menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan penanganan di daerah.
Sinergi kedua tingkatan pemerintahan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan Kabupaten Solok, sekaligus memastikan pembangunan kembali tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat keselamatan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa mendatang. UMS












