MUARA BUNGO, RADJA MEDIA – Ikatan ranah dan rantau kembali mendapat perhatian melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) Kabupaten Bungo periode 2026–2029. Agenda organisasi perantau tersebut mempertemukan dua unsur pemerintahan daerah, yakni Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., dan Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat.
Kegiatan yang berlangsung Senin (9/11/2026) di Sekretariat PKP, Mushola Al-Ikhlas (Surau PKP), Sungai Dingin, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungodani, Muara Bungo, menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan hubungan masyarakat perantauan dengan daerah asal.
Bagi masyarakat Paninggahan, Kabupaten Solok, keberadaan PKP bukan semata-mata sebagai wadah perkumpulan keluarga. Organisasi ini juga memiliki tanggung jawab menjaga identitas budaya, mempererat hubungan antargenerasi, dan mempertahankan komunikasi dengan kampung halaman.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru PKP Kabupaten Bungo. Ia menilai organisasi perantau mempunyai posisi penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Minangkabau.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua beserta seluruh pengurus DPC Persatuan Keluarga Paninggahan Kabupaten Bungo periode 2026–2029.”
“Organisasi perantau seperti PKP memiliki peran penting dalam menjaga ikatan kekeluargaan, melestarikan adat dan budaya Minangkabau, serta memperkuat hubungan antara masyarakat di rantau dengan kampung halaman,” demikian pernyataan H. Candra.
Ia berharap keberadaan PKP dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang memberikan manfaat lebih luas, termasuk melalui kontribusi pemikiran, jejaring, dan partisipasi masyarakat perantauan terhadap pembangunan daerah.
“Di mana pun masyarakat Paninggahan berada, kampung halaman hendaknya tetap menjadi bagian dari identitas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Solok tentu berharap hubungan antara perantau dan ranah terus terpelihara dengan baik,” lanjutnya.
Kehadiran Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat sekaligus menunjukkan ruang keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga hubungan harmonis dengan berbagai kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bungo.
Pemerintah daerah menyambut baik keberadaan organisasi kemasyarakatan dan paguyuban perantau yang berperan menjaga kerukunan serta memperkuat persaudaraan.
“Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut baik keberadaan organisasi kemasyarakatan dan paguyuban perantau yang turut menjaga kerukunan serta memperkuat persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat.”
“Kami berharap DPC Persatuan Keluarga Paninggahan dapat menjadi bagian dari elemen masyarakat yang ikut menjaga kondusivitas daerah, membangun komunikasi yang harmonis, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” demikian pernyataan Wakil Bupati Bungo.
Ia juga menekankan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo yang harus dirawat melalui persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong.
Ketua DPC PKP Kabupaten Bungo, Syafrial Gope, menyebut kepengurusan periode 2026–2029 memiliki tanggung jawab untuk membawa organisasi semakin aktif dan mampu merangkul seluruh keluarga Paninggahan di perantauan.
“Amanah kepengurusan periode 2026–2029 merupakan tanggung jawab besar yang harus kami jalankan secara bersama-sama.”
“Kami ingin menjadikan PKP sebagai rumah besar bagi seluruh keluarga Paninggahan di Kabupaten Bungo. Organisasi ini harus hadir bukan hanya ketika ada kegiatan seremonial, tetapi juga dalam kehidupan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan penguatan solidaritas antarperantau,” ungkap Syafrial.
Ia berharap komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai daerah asal dan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai tempat masyarakat perantau bermukim dapat terus dibangun.
Sementara itu, Dewan Penasihat DPC PKP Bungo, H. Armen Bujang, mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan organisasi melalui persatuan dan regenerasi.
Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu merangkul generasi tua maupun generasi muda agar hubungan kekeluargaan tidak terputus oleh jarak geografis.
“Jangan sampai jarak geografis membuat hubungan dengan kampung halaman menjadi renggang. Adat, budaya, bahasa, dan nilai-nilai kekeluargaan harus tetap diwariskan kepada generasi berikutnya,” demikian pesan H. Armen Bujang.
Ranah dan Rantau dalam Perspektif Pembangunan
Pertemuan kedua wakil kepala daerah dalam kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan masyarakat perantauan dengan daerah asal dapat menjadi salah satu modal sosial dalam memperluas komunikasi antardaerah.
Perantau tidak hanya membawa identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi jejaring ekonomi, pengalaman, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam konteks itu, PKP diharapkan mampu menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan internal, tetapi juga dengan program sosial dan kemasyarakatan yang menyentuh kebutuhan warga.
Prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus ditandai dengan penyerahan petaka organisasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan, doa, dan ramah tamah.
Dengan semangat Basamo PKP Bungo Maju, kepengurusan periode 2026–2029 diharapkan mampu memperkuat persaudaraan masyarakat Paninggahan sekaligus menjaga hubungan baik antara ranah dan rantau. UMS
