RADJA MEDIA, KABUPATEN SOLOK – Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) mengirimkan pesan tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi diabaikan.
Penegasan itu disampaikan JFP saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, Senin (9/11/2026), setelah sebelumnya memimpin apel gabungan ASN.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Bupati secara terbuka mengingatkan bahwa kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya turut diarahkan kepada dirinya bersama Wakil Bupati H. Candra.
“Yang diomelin masyarakat itu kami, JFP-Candra oleh masyarakat. Entah kenapa tidak semangat kerja, atau memang tidak profesional. Kalau tidak, masih banyak kok yang mau kerja, jadi sekarang kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Bisa tidak profesional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kuatnya tuntutan pimpinan daerah terhadap perubahan etos kerja birokrasi. JFP menghendaki setiap OPD memiliki kejelasan dalam menjalankan kewenangan, tidak saling melempar tanggung jawab, serta mampu membuktikan kinerja melalui hasil yang dirasakan masyarakat.
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan para asisten itu, sejumlah persoalan strategis pemerintahan menjadi bahan evaluasi.
Mulai dari realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan profiling ASN, pembenahan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang belum terakomodasi dalam Rencana Induk (Rendup), hingga percepatan penyusunan APBD 2027.
Penekanan Bupati tersebut berlangsung di tengah berbagai catatan terhadap perjalanan pemerintahan JFP-Candra selama dua tahun terakhir.
Dalam pengelolaan APBD 2025, realisasi belanja daerah tercatat 93,53 persen dengan SiLPA sekitar Rp47,596 miliar. Angka ini menjadi salah satu bahan evaluasi DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah.
Selain itu, pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Solok mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menyoroti sejumlah persoalan, termasuk pengawasan pajak dan retribusi, potensi kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan aset daerah.
Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi OPD teknis. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyusun target pendapatan, tetapi juga memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal dan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, efektivitas belanja daerah harus menjadi perhatian agar anggaran yang tersedia benar-benar mendukung program prioritas dan peningkatan pelayanan publik.
Bagi JFP, profesionalisme perangkat daerah merupakan bagian penting dari keberhasilan kepemimpinan bersama Wakil Bupati H. Candra. Sebab, kebijakan kepala daerah tidak akan berjalan maksimal apabila tidak diikuti keseriusan aparatur yang bertanggung jawab melaksanakannya.
Evaluasi kali ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas OPD, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan agenda pemulihan pascabencana tidak terhambat persoalan administratif maupun lemahnya koordinasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan arahan Bupati tidak berhenti sebagai teguran dalam forum rapat. Setiap kepala perangkat daerah perlu menunjukkan tindak lanjut yang terukur sesuai tugas dan kewenangannya.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan bukti bahwa pemerintahan bekerja. Bukan hanya melalui laporan kegiatan dan serapan anggaran, tetapi melalui pelayanan yang semakin baik, pendapatan daerah yang semakin optimal, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Pesan JFP kepada jajaran OPD pun cukup jelas: tanggung jawab pemerintahan harus dijalankan secara profesional karena kritik masyarakat terhadap hasil kerja birokrasi pada akhirnya ikut menjadi tanggung jawab pimpinan daerah. UMS
