PADANG – Komitmen tanpa kompromi yang ditunjukkan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dalam memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Sumatera Barat mendapat respons positif secara luas. Langkah taktis dan responsif jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat ini dinilai menjadi angin segar bagi penegakan hukum dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup di Ranah Minang.
Pengamat sekaligus jurnalis senior yang juga Pemimpin Redaksi sumbartimesoke.id, Rispondi, S.I.Kom., memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan akademis dan taktis Irjen Pol. Jawari. Menurutnya, ketegasan jenderal bintang dua tersebut dalam merespons cepat laporan masyarakat maupun informasi media massa membuktikan bahwa institusi Polri bertindak nyata demi hukum dan keadilan.
“Respons cepat Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Jawari, menunjukkan dedikasi dan integritas tinggi. Wilayah hukum seperti Pasaman, Pasaman Barat, hingga Solok kini menjadi atensi serius dalam operasi penertiban. Langkah preventif dan represif ini efektif mempersempit ruang gerak oknum pelaku PETI, sekaligus mengembalikan marwah penegakan hukum yang berwibawa,” ujar Rispondi, S.I.Kom., yang dikenal luas memiliki rekam jejak konsisten dalam mengawal isu-isu lingkungan makro di Sumatera Barat.
Sebagai jurnalis berintegritas yang juga aktif dalam jejaring komunikasi antargenerasi penegak hukum, Rispondi menilai transparansi informasi yang dibangun Polda Sumbar menjadi tolak ukur penting sinergitas pers dan Polri. Investigasi mendalam yang disajikan secara berkala oleh sumbartimesoke.id mengenai dampak destruktif PETI menegaskan fungsi media sebagai mitra strategis APH (Aparat Penegak Hukum) dalam pengawasan kebijakan public.
Sikap akomodatif Irjen Pol. Jawari terhadap jurnalisme investigatif yang objektif mencerminkan visi kepemimpinan modern yang humanis namun tetap tegas. Hubungan komunikasi yang harmonis, profesional, dan saling menghormati antara Kapolda Sumbar dan insan pers berintegritas tinggi diharapkan terus berlanjut, guna menciptakan tatanan hukum yang kondusif di Sumatera Barat.
TIM
