RADJA MEDIA, AROSUKA — Perbedaan informasi mengenai agenda pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat kembali menyorot pola komunikasi antara Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok H. Candra.
Perbedaan keterangan tersebut terjadi di tengah Kabupaten Solok yang masih berkonsentrasi menangani dampak bencana di kawasan Arosuka.
Dalam pemberitaan sejumlah media yang beredar pada Sabtu (3/10/2026), Bupati Jon Firman Pandu disebut menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Wakil Bupati H. Candra untuk melepas kontingen Porprov.
Namun, berdasarkan pemberitaan yang sama, H. Candra menyatakan tidak mengetahui agenda tersebut.
“Silakan tanya kepada Bupati,” demikian pernyataan H. Candra yang dikutip dalam pemberitaan tersebut.
Perbedaan keterangan itu kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana komunikasi dan pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam kegiatan pemerintahan.
Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa hubungan kedua kepala daerah telah retak.
Istilah “pecah kongsi” yang kemudian muncul di ruang publik juga masih merupakan spekulasi dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari kedua pihak.
Di luar persoalan Porprov, sejumlah informasi mengenai dinamika birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok juga beredar.
Salah satu informasi yang beredar menyebut adanya pejabat yang disebut mendapat rekomendasi Wakil Bupati H. Candra, namun belum dilantik.
Sementara itu, terdapat pula klaim mengenai sejumlah pejabat yang disebut mempunyai kedekatan dengan Kurniati, istri Bupati Jon Firman Pandu, dan kemudian menempati posisi tertentu dalam struktur pemerintahan daerah.
Radja Media belum memperoleh bukti independen yang dapat memastikan hubungan antara kedekatan personal yang disebutkan dengan proses pengisian jabatan.
Informasi tersebut juga belum dikonfirmasi kepada pejabat yang disebut maupun Bupati Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra dan Kurniati.
Klaim lain yang beredar menyebut sebagian aparatur merasa khawatir apabila terlalu dekat dengan Wakil Bupati.
Menurut klaim tersebut, kegiatan aparatur yang menghadiri acara atau berkunjung ke kediaman Wakil Bupati disebut dapat diketahui melalui dokumentasi dan dilaporkan kepada Bupati maupun Kurniati.
Klaim tersebut belum terverifikasi dan belum mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak yang disebut.
Karena itu, informasi tersebut tidak dapat diposisikan sebagai fakta mengenai adanya pengawasan atau pelaporan terhadap aparatur.
Seorang tokoh masyarakat Kabupaten Solok yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan, perbedaan komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati semestinya tidak berkembang menjadi persoalan yang berdampak pada jalannya pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu pasangan yang memperoleh mandat masyarakat.
“Bupati dan wakil bupati harus seiring sejalan. Mereka itu paket. Kalau sudah jalan sendiri-sendiri, masyarakat yang teraniaya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi pekerjaan yang jauh lebih penting, terutama menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia menyebut pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sebagai sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Banyak PR yang harus dituntaskan di Kabupaten Solok, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur. Dalam pembangunan perlu kerja sama dan kolaborasi, bukan individu,” katanya.
Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai penempatan pejabat struktural.
Menurutnya, kepala OPD seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas agar mampu menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
“Pilihlah kepala OPD yang memiliki kapasitas serta integritas, bukan hanya modal kedekatan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pandangan pribadi narasumber, bukan tudingan yang telah dibuktikan terhadap pejabat tertentu.
Narasumber tersebut juga meminta agar keluarga kepala daerah tidak terlalu jauh memasuki ranah pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, jika terdapat keterlibatan informal yang terlalu besar, hal itu dapat menimbulkan persepsi publik mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan pemerintahan.
“Jangan sampai yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat,” katanya.
Namun, Radja Media tidak menyimpulkan bahwa Kurniati telah melakukan intervensi terhadap pemerintahan Kabupaten Solok.
Pernyataan mengenai hal tersebut merupakan pandangan narasumber dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Perdebatan mengenai komunikasi Bupati dan Wakil Bupati berlangsung ketika Kabupaten Solok masih menghadapi pekerjaan besar pascabencana.
Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan, proses pemulihan berjalan dan fasilitas pemerintahan yang rusak dapat ditangani.
Dalam kondisi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi penting.
Perbedaan pandangan maupun miskomunikasi dapat terjadi dalam sebuah pemerintahan. Namun, penyelesaiannya idealnya dilakukan melalui komunikasi internal dan mekanisme kelembagaan.
Dengan demikian, isu “pecah kongsi” antara Jon Firman Pandu dan H. Candra belum dapat dipastikan sebagai fakta.
Yang muncul ke ruang publik sejauh ini adalah perbedaan keterangan mengenai agenda pelepasan kontingen Porprov dan sejumlah informasi lain yang masih berupa klaim serta belum memperoleh verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Masyarakat pada akhirnya membutuhkan pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif.
Di tengah pemulihan pascabencana, perhatian pemerintah daerah semestinya tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, sementara setiap persoalan komunikasi di internal pemerintahan perlu diselesaikan secara terbuka dan kelembagaan.
Radja Media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, Kurniati maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. UMS
