RADJA MEDIA, SOLOK — Pemerintah pusat memperkuat dukungan terhadap pemulihan pascagalodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama jajaran Kementerian PU meninjau langsung kawasan terdampak di Arosuka, Selasa (29/9/2026) malam.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan penanganan infrastruktur dan fasilitas publik berjalan sesuai kebutuhan pascabencana.
Dalam peninjauan itu, Menteri PU didampingi jajaran teknis Kementerian PU, termasuk Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, bersama jajaran masing-masing.
Rombongan diterima Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra, bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait penanganan pascagalodo.
Pertemuan dan peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak bencana.
Penanganan Hulu Menjadi Perhatian
Salah satu perhatian Kementerian PU adalah kondisi kawasan hulu Sungai Batang Baliang. Material lumpur, batu dan kayu yang terbawa arus menjadi bagian yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko luapan dan aliran material menuju kawasan hilir.
Menteri PU menginstruksikan percepatan pembangunan sabo dam dan check dam di kawasan hulu Batang Baliang. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimen dan mitigasi risiko bencana.
Arahan itu melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan BWS Sumatera V melalui normalisasi alur Batang Baliang. Pembersihan material batu, lumpur dan sedimen dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran sungai setelah terdampak galodo.
Dody juga memberikan apresiasi kepada jajaran teknis yang tetap bekerja di lapangan dalam penanganan bencana.
“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras teman-teman di lapangan sehingga bencana cepat tertangani,” kata Dody.
Pemulihan Infrastruktur dan Pelayanan
Dukungan Kementerian PU tidak terbatas pada penanganan sungai. Pemulihan juga mencakup akses jalan, fasilitas pemerintahan, jaringan air bersih dan fasilitas pelayanan publik.
Hingga 25 September 2026, Kementerian PU telah memeriksa 14 bangunan pemerintah di kawasan Arosuka. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan, rehabilitasi hingga rekonstruksi.
Sementara itu, BPJN Sumatera Barat menangani ruas jalan yang terdampak material banjir untuk menjaga konektivitas masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi bantuan.
Pemulihan jaringan air bersih juga menjadi bagian dari penanganan, termasuk pemenuhan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Pemkab Solok Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU dan seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan pascagalodo.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU dan seluruh jajaran, Forkopimda, serta para relawan yang telah memberikan dukungan. Solok tidak sendiri, dan itu betul-betul kami rasakan,” kata Jon Firman Pandu.
Menurut pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat diperlukan karena dampak bencana menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur pemerintahan, jalan, sungai, fasilitas pelayanan publik hingga kawasan permukiman dan lahan masyarakat.
Untuk kondisi kompleks perkantoran pemerintah yang terdampak, Bupati mengatakan keputusan mengenai rekonstruksi atau kemungkinan relokasi masih menunggu kajian.
“Apakah kantor akan direkonstruksi atau dipindahkan, itu nanti berdasarkan kajian yang komprehensif,” ujarnya.
Kajian tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi teknis kawasan, keselamatan, risiko bencana serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Peninjauan Menteri PU bersama jajaran di Arosuka menegaskan bahwa penanganan pascagalodo tidak berhenti pada fase tanggap darurat.
Pembersihan material, pemulihan akses dan pelayanan dasar tetap dilakukan. Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi serta langkah mitigasi di kawasan hulu.
Normalisasi sungai dan rencana pembangunan sabo dam menjadi bagian dari upaya tersebut. Pendekatan ini diarahkan agar pemulihan tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur yang terdampak, tetapi juga memperkuat perlindungan kawasan dari potensi bencana berikutnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, keterlibatan langsung Kementerian PU bersama BPJN Sumatera Barat, BWS Sumatera V dan jajaran teknis lainnya menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan Arosuka dan wilayah terdampak. UMS
