SOLOK, RADJAMEDIA.ID — Pemerintah pusat memperkuat penanganan pascabanjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama jajaran dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rombongan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kemudian diterima Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok dan unsur terkait.
Peninjauan dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok yang terdampak material banjir, sekaligus sejumlah kawasan permukiman masyarakat.
Galodo menerjang kawasan Arosuka pada Senin malam, 21 September 2026, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Air bah membawa material lumpur, batu dan kayu hingga menerjang sejumlah fasilitas pemerintahan, akses jalan dan permukiman warga.
Kondisi lapangan memperlihatkan dampak cukup luas. Material lumpur dan kayu masih ditemukan di sejumlah titik, sementara proses pembersihan dan pemulihan akses terus dilakukan oleh pemerintah bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur lainnya.
Kehadiran Menko PMK dan Kepala BNPB di Arosuka menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana sekaligus melihat secara langsung kebutuhan masyarakat dan fasilitas publik yang terdampak.
Sebelum kunjungan tersebut, BNPB telah melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Dalam rapat koordinasi di Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok, Rabu malam, Rustian menyampaikan komitmen BNPB untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan galodo.
“Kami dari BNPB akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok untuk penanggulangan bencana banjir bandang, khususnya di Arosuka.”
Pernyataan tersebut disampaikan Rustian setelah mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah. BNPB menyatakan dukungan akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Penanganan tidak hanya menyangkut evakuasi dan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pembersihan material, pemulihan akses serta penanganan fasilitas pemerintahan yang terdampak.
Di kawasan permukiman Arosuka, Pemerintah Kabupaten Solok mencatat sekitar 240 warga di tiga kawasan perumahan terdampak bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah terus melakukan penanganan di kawasan terdampak, termasuk membersihkan material lumpur serta menyiapkan kebutuhan masyarakat.
“Ada tiga perumahan yang terdampak bencana. Berdasarkan data yang kita dapat, ada sekitar 240 warga kita di sini, ada yang terdampak langsung dan ada yang tidak terdampak langsung.”
Data penanganan bencana juga masih terus diperbarui seiring proses asesmen dan pendataan lapangan.
Sebelumnya, BNPB mencatat satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Empat orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara ratusan warga harus mengungsi akibat bencana. Data awal kerusakan juga mencakup rumah warga dan sejumlah fasilitas pemerintahan.
Sejalan dengan penanganan masyarakat terdampak, pemerintah mulai memperkuat langkah pemulihan infrastruktur.
Akses jalan yang terdampak material galodo terus dibersihkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat kembali berjalan.
Di kawasan Nuansa Griya Arosuka, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melakukan normalisasi alur Batang Baliang yang terdampak banjir.
Selain normalisasi, pemerintah juga melakukan penilaian kondisi bagian hulu sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kajian kebutuhan infrastruktur pengendali aliran material.
Pemulihan juga membutuhkan data kerusakan yang akurat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sebelumnya meminta agar proses validasi data segera dilakukan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan.”
Pendataan tersebut menjadi penting karena dampak galodo tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sejumlah organisasi perangkat daerah di kompleks pemerintahan Kabupaten Solok.
Kunjungan Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto bersama Gubernur Mahyeldi dan jajaran Pemkab Solok menandai penguatan koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi dampak galodo Arosuka.
Penanganan saat ini berlangsung secara bertahap, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, pembersihan material, pemulihan akses transportasi dan fasilitas publik, hingga pendataan kerusakan.
Tahap berikutnya akan bergantung pada hasil validasi kondisi lapangan sebagai dasar menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok kini bergerak bersama memastikan penanganan pascagalodo tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan kawasan dan pelayanan masyarakat. UMS
