SOLOK, RADJA M— Pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Solok terus mendapat perhatian lintas pemerintahan. Di sela rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., mendampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan pada ruas Pintu Angin–Labuah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pekerjaan secara langsung sekaligus memastikan proses penanganan kerusakan jalan yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana tersebut sebelumnya berdampak terhadap konektivitas masyarakat, khususnya akses transportasi yang menghubungkan kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitas ekonomi.
Bagi pemerintah daerah, pemulihan akses jalan tidak semata menyangkut pembangunan fisik. Kondisi jalan juga berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan hingga pelayanan pemerintahan.
Wabup Candra menilai penanganan ruas Pintu Angin–Labuah menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan dalam menangani infrastruktur yang terdampak bencana.
Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak dapat bekerja sendiri, terutama ketika kerusakan berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Yang kita dorong adalah bagaimana seluruh kewenangan dapat berjalan secara sinergis. Pemerintah kabupaten melihat kebutuhan masyarakat di lapangan, sementara pemerintah provinsi dan pusat memiliki kewenangan serta dukungan sesuai status jalan dan program penanganannya,” ujar Candra.
Ia menegaskan, koordinasi antara Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu terus diperkuat agar penanganan infrastruktur tidak berhenti pada tahap perbaikan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan jalan.
Pemulihan Tak Bisa Dikerjakan Sendiri
Candra mengatakan pengalaman bencana hidrometeorologi penghujung 2025 menjadi pembelajaran bahwa infrastruktur transportasi harus memiliki ketahanan menghadapi risiko bencana.
Karena itu, pekerjaan yang sedang berjalan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi jalan seperti sebelum mengalami kerusakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi teknis dan karakteristik wilayah.
“Setiap pembangunan tentu kita harapkan memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, kehadiran Gubernur Mahyeldi bersama Wabup Candra di lokasi pekerjaan memperlihatkan adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam mengawal pemulihan infrastruktur.
Bagi Kabupaten Solok, konektivitas jalan memiliki arti strategis karena sebagian besar aktivitas masyarakat berkaitan dengan sektor pertanian, perdagangan dan mobilitas antarkawasan.
Jalan yang kembali berfungsi dengan baik akan memperlancar pergerakan masyarakat sekaligus mendukung distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pasar.
Momentum Harhubnas juga menjadi relevan dengan peninjauan tersebut. Peringatan Hari Perhubungan Nasional bukan hanya berbicara mengenai sektor transportasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa konektivitas merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan penggerak perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Solok, kata Candra, akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait kebutuhan pembangunan daerah, terutama infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Prinsipnya kita terus kawal. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Peninjauan ruas Pintu Angin–Labuah akhirnya tidak sekadar menjadi agenda lapangan. Di tengah proses pemulihan pascabencana, kegiatan tersebut menjadi gambaran bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dapat mengambil peran sesuai kewenangan untuk menjaga konektivitas dan mempercepat pemulihan infrastruktur masyarakat. UMR
