RADJA MEDIA, SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok mendorong penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meningkatkan peran masyarakat di tingkat nagari. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) diminta tidak hanya terlibat ketika kebakaran terjadi, tetapi aktif dalam pencegahan dan deteksi dini.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pembinaan Teknis Kelompok Masyarakat Peduli Api di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Dr. Ferdinal Asmin, S.TP., M.P., Camat Junjung Sirih, Pj. Wali Nagari Paninggahan serta anggota kelompok MPA.
Candra mengatakan masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya mitigasi karena berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran. Menurut dia, kemampuan masyarakat mengenali potensi bahaya dan melaporkannya secara cepat menjadi bagian penting dari pencegahan.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok Masyarakat Peduli Api yang selama ini ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. Kami berharap selalu siaga dan ke depan semakin waspada,” kata Candra.
Ia meminta masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut, menurutnya, harus dicegah melalui edukasi dan pengawasan bersama agar sumber potensi kebakaran dapat dikendalikan sejak awal.
Candra juga mendorong penguatan koordinasi antara MPA, pemerintah nagari, pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita juga perlu memperkuat kolaborasi dengan Forkopimda untuk terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Candra menyebut pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 100 titik api di wilayah Kabupaten Solok. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Menurutnya, mitigasi tidak seharusnya dimulai setelah kebakaran terjadi. Upaya pengurangan risiko perlu dilakukan sejak sebelum munculnya api, antara lain melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kesiapsiagaan kelompok, pengawasan kawasan rawan serta koordinasi lintas sektor.
“Mitigasi itu jangan hanya ketika bencana terjadi. Kita harus melakukan pencegahan dan menyiapkan masyarakat sejak awal,” kata Candra.
Selain membahas karhutla, Candra berharap Dinas Kehutanan Sumbar dapat memberikan dukungan terhadap program penghijauan di sejumlah kawasan Kabupaten Solok.
Program tersebut dinilai relevan dengan upaya pemulihan lingkungan setelah bencana. Penghijauan, kata Candra, tidak hanya bertujuan mengembalikan tutupan vegetasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.
Ia berharap program rehabilitasi lingkungan dapat diarahkan pada kawasan yang membutuhkan pemulihan serta disinergikan dengan program pemerintah daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Dr. Ferdinal Asmin mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kelompok yang berada dekat dengan kawasan rawan dinilai memiliki peran penting dalam melakukan antisipasi maupun penanganan awal.
“Ini membutuhkan kerja bersama. Masyarakat harus bahu-membahu melakukan antisipasi dan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Pembinaan teknis MPA di Paninggahan diharapkan meningkatkan kemampuan kelompok dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan awal karhutla. Penguatan kapasitas tersebut sekaligus diharapkan mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan indikasi kebakaran di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Candra juga mengajak masyarakat kembali memperkuat persatuan setelah pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana).
Menurut dia, perbedaan pilihan dalam Pilwana harus diakhiri setelah proses demokrasi nagari selesai. Masyarakat diminta kembali memusatkan perhatian pada pembangunan dan menjaga lingkungan.
“Pilwana sudah selesai. Mari kita kembali berangkulan, bahu-membahu membangun nagari. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun daerah,” katanya.
Candra menilai semangat kebersamaan tersebut juga penting dalam menghadapi persoalan lingkungan, termasuk pencegahan karhutla. Sebab, pengurangan risiko kebakaran membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah nagari dan pemerintah daerah secara bersamaan.
Dengan penguatan MPA, koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemulihan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Solok berharap mitigasi karhutla dapat dibangun sebagai sistem kesiapsiagaan yang bekerja sejak tingkat nagari, bukan hanya bergerak setelah kebakaran terjadi. UMR
